PANGKAL PINANG — Sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Profiling ASN (ProASN) Tahun 2026 yang difasilitasi Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan profiling berlangsung di Kantor UPT BKN Pangkal Pinang dan dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor 394/B-NK.02.01/SD/KR.VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang Pelaksanaan Profiling ASN Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII Palembang.

Profiling ASN tersebut diarahkan untuk menyediakan data sumber daya manusia aparatur yang komprehensif dan terintegrasi melalui platform digital. Data tersebut menjadi salah satu fondasi dalam penerapan Manajemen Talenta Nasional, khususnya dalam mendukung pengelolaan ASN yang lebih terarah dan berbasis data.

Peserta profiling berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daftar peserta dalam surat penugasan mencakup pejabat struktural maupun pejabat fungsional dari sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, keuangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga pekerjaan umum.

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan secara bertahap, mulai Selasa, 8 September 2026, peserta mengikuti dua sesi, yakni pukul 08.00–12.00 dan 13.00–17.00. Selanjutnya, kegiatan berlanjut pada Rabu, 9 September 2026 dan Kamis, 10 September 2026 sesuai jadwal peserta yang telah ditetapkan.

Plt. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dora Wardani menegaskan bahwa profiling ASN merupakan langkah penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi dan kompetensi aparatur. Menurutnya, ketersediaan data ASN yang akurat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan talenta yang objektif dan terukur.

“Profiling ASN ini menjadi bagian penting dalam membangun basis data aparatur yang lebih komprehensif. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam mengembangkan manajemen talenta, sehingga pengelolaan ASN semakin objektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Dora.

Dora berharap pelaksanaan Profiling ASN tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan data, tetapi mampu memberikan dampak positif terhadap pengelolaan aparatur dan kemajuan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Semoga kegiatan profiling ini dapat memberikan kemajuan pada birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.

Dari sisi pelaksanaan, Kepala UPT BKN Pangkal Pinang, Eko Nugroho menyampaikan bahwa keikutsertaan ASN dalam profiling menjadi bagian dari proses pemetaan potensi dan kompetensi aparatur. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan karier dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

“Profiling ini bukan sekadar kegiatan penilaian, tetapi merupakan proses untuk memperoleh data profil ASN secara lebih menyeluruh. Hasilnya diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan ASN berdasarkan potensi serta kompetensi yang dimiliki,” kata Eko.

Ia menjelaskan bahwa Profiling ASN bukan merupakan ujian yang menentukan kelulusan peserta. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh gambaran dan pemetaan profil ASN.

“Profiling ini hanya untuk memetakan, bukan ujian, dan tidak ada istilah lulus atau tidak lulus,” jelasnya.

Profiling juga menjadi bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang semakin menempatkan data sebagai basis pengambilan keputusan. Dengan data yang terintegrasi, kebutuhan organisasi terhadap sumber daya aparatur dapat dipetakan secara lebih tepat, termasuk dalam pengembangan kompetensi dan penempatan pegawai.

Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan ProASN 2026 sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan manajemen talenta di tingkat daerah.

Dengan melibatkan 342 pegawai dari beragam perangkat daerah dan jabatan, profiling ASN diharapkan menghasilkan basis data aparatur yang semakin kuat dan terintegrasi. Data tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam membangun ASN yang kompeten, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik di masa mendatang.