PANGKAL PINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan pemerintahan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan usulan kebutuhan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pengajuan ini mengacu pada surat Menteri PAN-RB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tanggal 12 Maret 2026.
Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dora Wardani, saat dikonfirmasi di Kantor BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkal Pinang, Kamis (19/11/2026), menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengirimkan surat usulan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/0221.c/BKPSDMD tanggal 31 Maret 2026 dengan total kebutuhan sebanyak 120 formasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 formasi dialokasikan untuk tenaga guru berdasarkan kebutuhan yang dihimpun melalui Dinas Pendidikan dengan mengacu pada data Info GTK. Sementara itu, 40 formasi tenaga kesehatan diusulkan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
Adapun 10 formasi lainnya merupakan kebutuhan tenaga teknis yang dihimpun dari usulan masing-masing perangkat daerah dengan memperhatikan data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Ketiga kelompok formasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan data pendukung sebagai dasar pengajuan kepada pemerintah pusat.
Dora menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Penetapan Kebutuhan Formasi dari Menteri PAN-RB. Dengan demikian, jumlah 120 formasi yang telah diajukan masih berstatus usulan dan belum dapat dipastikan sebagai alokasi formasi yang disetujui pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya, kami berharap seluruh usulan sebanyak 120 formasi ini dapat disetujui oleh Kementerian PAN-RB. Kebutuhan tersebut telah disusun berdasarkan usulan perangkat daerah dan data pendukung masing-masing sektor, sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan riil organisasi,” ujar Dora.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan ASN melalui formasi baru memiliki arti strategis bagi pemerintah daerah, terutama dalam mengatasi kekurangan pegawai pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Penambahan aparatur yang sesuai kompetensi juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Selain berharap seluruh usulan memperoleh persetujuan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengharapkan SK Penetapan Formasi dapat segera diterbitkan. Kepastian mengenai jumlah dan alokasi formasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki landasan resmi untuk menyiapkan tahapan seleksi berikutnya.
“Setelah SK penetapan formasi diterima, Panitia Seleksi Daerah akan segera menindaklanjuti proses berikutnya sesuai ketentuan dan kebijakan pemerintah pusat. Kami ingin seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dora menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi nantinya harus berpedoman pada regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan kompetensi. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap tahapan seleksi berlangsung secara profesional serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta.
Lebih lanjut, ia berharap pengadaan CASN Tahun Anggaran 2026 tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan jumlah pegawai, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kualitas birokrasi daerah. ASN yang direkrut diharapkan memiliki kapasitas, profesionalisme, dan integritas untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Harapan kami, formasi yang diusulkan ini dapat terealisasi sehingga kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terpenuhi. Pada akhirnya, kehadiran ASN yang kompeten dan berintegritas harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah,” tutup Dora.
- 8 reads

